Mazhab Produksi Pertanian

Salah satu kegemaran Kabinet Indonesia Bersatu,baik jilid satu maupun jilid dua, adalah membuat target-target definitif produksi pangan.

Ada target swasembada kedelai, swasembada gula,swasembada daging sapi,swasembada jagung, dan go organic. Pertanian selalu dikonstruksi sebagai sektor produksi tanpa peduli pada kesejahteraan pelakunya: petani.Tidak salah mengonstruksi pertanian sebagai sektor produksi. Sebab, ketika produksi pangan meningkat, ketahanan pangan akan lestari, stabilitas politik dan keamanan akan terjaga. Namun konstruksi itu alpa atas dua hal pokok.Pertama,karena produksi sebagai orientasi utama, meski produksi meningkat, tidak serta-merta petani sejahtera.

Ini tecermin dari angka-angka kemiskinan. Menurut BPS (2009), angka kemiskinan saat ini 32,5 juta jiwa (14,2%): 11,87 juta jiwa di kota dan 20,62 juta di desa (63,4%). Pada 1976,jumlah penduduk miskin perdesaan mencapai 44,2 juta (81,5% dari penduduk miskin). Data ini menunjukkan,setelah lebih dari 30 tahun dilakukan usaha menggenjot produksi pertanian, kemiskinan tidak beranjak jauh dari desa. Menurut BPS,angka kemiskinan di pertanian mencapai 56,1%,jauh di atas industri (6,77%). Sebagai produsen pangan, petani menjadi kelompok yang terancam akibat rawan pangan. Kedua,tersisihkannya kearifan lokal sebagai institusi desa.

Indonesia kaya kearifan lokal di sektor pertanian,baik pola tanam,olah tanah maupun pengendalian hama. Petani di Bali terkenal dengan subaknya yang canggih. Masyarakat Dayak telah melestarikan padi lokal hingga mencapai 95 varietas padi.Varietas padi itu ditanam tidak cuma untuk dimakan, tapi untuk memperbarui varietasnya (Soedjito, 1995).Warga Papua memiliki pengetahuan yang tinggi atas pangan lokal. Warga Pegunungan Tengah, Papua, misalnya, memanfaatkan ubi untuk berbagai keperluan. Bagi anak-anak atau bayi diberi jenis walelum karena teksturnya halus,tak berserat,dan mengandung betakarotein tinggi.

Jenis helalekue danarugulek dikonsumsi orang dewasa. Untuk ternak biasanya diberikan jenis musan yang tidak bercita rasa dan kulitnya tampak pecah-pecah.Di Papua tak kurang ada 5.000-an varietas ubi. Aneka kearifan lokal semacam itu bisa didaftar demikian panjang.Umumnya, konsep yang ditawarkan kearifan lokal adalah semangat kebersamaan dan keberlanjutan ekologi. Institusi ini bisa jadi perekat sosial warga sekaligus penjaga keberlanjutan ekologis.Konsep ini berbeda 180 derajat dari mazhab produksi yang cenderung menekankan kekuatan modal dan teknologi yang berdampak serius pada marginalisasi nilai-nilai kebersamaan dan keberlanjutan ekologis.

Contoh terbaik kasus ini adalah introduksi Revolusi Hijau. Banyak studi menunjukkan, penyeragaman benih (monokultur) padi varietas unggul dan paket teknologi Revolusi Hijau telah menyebabkan erosi (baca: kepunahan) keanekaragaman hayati dan kearifan lokal hingga membawa keguncangan stok pangan desa (kerawanan di tingkat petani).Akhirnya, ketahanan pangan di desa dan komunitas cenderung rentan.Keberlanjutan produksi hanya bisa dipertahankan dengan penambahan input terus-menerus berupa asupan kimiawi, pupuk, dan benih yang suplainya dikuasai secara monopolis oleh segelintir pelaku TNCs.

*** Rupanya, pengalaman pahit empat dasawarsa lalu itu tidak menjadi pelajaran penting jajaran Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Menteri Pertanian Suswono meyakini, salah satu cara agar Indonesia bisa berswasembada pangan adalah menumpukan produksi pangan pada perusahaan besar (korporasi). Salah satu program andalannya adalah food estate. Sesuai dengan namanya,food estate merupakan cara produksi tanaman pangan berskala luas. Definisi ini secara tegas menunjukkan kultur bertani ala food estate hanya untuk pemilik kapital (korporasi besar).

Hal ini bertolak belakang dengan kultur tani (agriculture) ala rakyat dengan rumah tangga petani sebagai basis produksi.Jika di kemudian hari food estate ini terealisasi, Menteri Suswono akan tercatat sebagai aktor pengubah cara produksi pertanian dari rumah tangga (family based agriculture) jadi perusahaan (corporate based agriculture). Indonesia sudah 65 tahun merdeka. Namun, mentalitas inlander masih mendarah-daging di segenap elitenya.Salah satunya adalah sikap terlalu percaya pada kekuatan usaha besar.Ini kelanjutan mentalitas zaman kolonial.

Selama 400 tahun terakhir, evolusi pembangunan selalu dibimbing oleh jiwa yang meniadakan petani/warga sebagai subjek pembangunan. Premis dasar kebijakan yang diyakini adalah usaha besar selalu memiliki kapasitas lebih tinggi dari petani. Padahal, bukti-bukti empiris menunjukkan sebaliknya. Buktinya, siapa yang memenuhi pangan 230 juta warga kalau bukan petani? Itu dilakukan di 7,5 juta hektare sawah,3,6 juta hektare areal karet, 3,7 juta hektare kelapa, dan ratusan ribu hektare kebun kopi, teh, tebu, lahan kedelai, jagung, dan yang lain.

Investor/ korporasi sudah tentu orientasinya untung dan ekspor. Tanpa kewajiban mendahulukan pasar dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), akankah tujuan swasembada tercapai? Akankah wajib DMO jadi bagian integral desain food estate? Jika ya, investor mana yang mau? Lewat model budi daya monokultur berskema plasma-inti seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR), investor (korporasi atau inti) akan memperoleh legitimasi kuat untuk melakukan eksploitasi petani: si lemah (plasma). Ibarat cultuurstelsel, dalam pola plasma-inti berlaku hubungan ekonomi tuanhamba, majikan-kuli atau patrontclient.

Hubungan subordinasi dipraktikkan dalam bentuk penentuan harga dan mutu produk tanpa transparansi,bahkan––dalam bentuk integrasi vertikal––inti mengontrol semua tahapan produksi plasma. Petani dan rakyat yang lemah, yang mestinya dimandirikan, justru dibuat tergantung.Kebijakan semacam ini adalah kelanjutan dari mentalitas zaman kolonial alias cultuurstelsel baru. Karena itu, ke depan mazhab pembangunan pertanian seharusnya menempatkan petani, khususnya yang guremdan tunakisma, sebagai subjek utama. Mazhab ini meniadakan anggapan adanya produksi massal komoditas tertentu karena tiap daerah punya karakteristik sosio-ekologi berbeda.

Basis peningkatan produksi pertanian ditumpukan sepenuhnya kepada para petani di daerah sesuai dengan konteks sosio-ekologis. Sejarah telah membuktikan, unsur yang mampu menjamin dan menopang keberlanjutan ekologis dengan dampak lingkungan yang minimal adalah kearifan lokal dan keanekaragaman hayati. Kedua unsur tersebut sudah berabadabad lamanya berada dalam kontrol rakyat.Keduanya juga merupakan sumber daya ketiga setelah sumber daya alam dan manusia. Mazhab ini memberi ruang penuh kepada petani untuk merumuskan sistem (produksi, distribusi, dan konsumsi) pangan sendiri.

Inilah inti penghormatan demokrasi di tingkat lokal dan kedaulatan pangan.Tugas pemerintah adalah memberdayakan (empowerment) petani dengan membuka akses modal,pasar,dan teknologi.(*)

Khudori
Pengamat Masalah Sosial-Ekonomi Pertanian dan Globalisasi

HARIAN: SINDO

————

Sofyan Sjaf

Meskipun hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2009 KPU secara resmi belum diumumkan, namun penghitungan cepat memastikan, capres incumbent kembali memimpin republik ini. Dengan demikian, swasembada daging dan kedelai menjadi target yang dijanjikan SBY-Boediono.

Mengapa “swasembada” selalu menjadi prioritas pembangunan pertanian kita? Dapatkah kita “berkelit” dari mazhab pertanian yang berorientasi produksi? Oleh setiap rezim yang berkuasa di Indonesia, sektor pertanian selalu dikonstruksi sebagai sektor produksi. Sektor yang harus mampu memproduksi komoditas pangan sebanyak-banyaknya, seperti: beras, kedelai, daging, dan susu. Alasan penguasa itu, pertama, dengan produksi komoditas pangan sebanyak-banyaknya maka ketahanan pangan dalam negeri bisa sustainable. Kedua, apabila produksi pangan tercukupi di dalam negeri, maka stabilitas politik dan keamanan akan terjaga dengan baik.

Alasan tersebut tidaklah salah, namun jika tetap dipertahankan akan berimplikasi terhadap dua hal. Pertama, meski terjadi peningkatan produksi, tetapi kemiskinan bertambah. Jejak rekam revolusi hijau di Indonesia telah membuktikan bahwa peningkatan produksi pertanian tidak serta-merta mendorong kesejahteraan petani. Kedua, tersisihkannya kearifan lokal sebagai institusi masyarakat desa. Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai kearifan lokal di sektor pertanian yang masih bertahan hingga kini, seperti: subak di Bali, patotiboyongan di Mamasa, dan suf di NTT. Umumnya, konsep yang ditawarkan kearifan lokal adalah semangat kebersamaan dan keberlanjutan ekologi. Sebaliknya, mazhab produksi cenderung menekankan pada kekuatan modal dan teknologi yang berdampak terhadap pemarginalan nilai-nilai kebersamaan dan keberlanjutan ekologis.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, angka kemiskinan di negara kita mencapai 39,05 juta jiwa atau 17,75% dari total populasi. Di perkotaan angka kemiskinan hanya mencapai 13,47%, sedangkan di pedesaan mencapai 21,81%. Data ini mempertegas kemiskinan tidak jauh dari kawasan pedesaan yang identik dengan pertanian sebagai mata pencaharian pokok. BPS kembali menyebutkan bahwa angka kemiskinan di sektor pertanian telah mencapai 56,07%, yang jauh melebihi di sektor industri (6,77%).

Dua artikulasi yang menarik dari data di atas, pertama, petani merupakan subjek kemiskinan yang berpotensi dan berpeluang tinggi “mati” akibat kerawanan pangan. Mereka yang dimaksud adalah petani gurem dan petani tunakisma. Kedua, tingginya angka kemiskinan di pedesaan semakin menegaskan bahwa pendekatan produksi telah gagal sebagai mazhab pertanian, selama ini.

Oleh karena itu, mazhab pembangunan pertanian ke depan seharusnya menempatkan subjek atau pelaku utama, yakni petani (khususnya petani gurem dan tunakisma). Mazhab ini lebih menekankan pada peran serta petani dalam pengelolaan sumber daya lokal yang dimilikinya. Peningkatan produksi dari pandangan mazhab ini sah-sah saja, asalkan tidak melupakan konteks lokal. Mazhab ini menekankan diversifikasi produk pertanian. Membuka akses kepada petani gurem dan tunakisma adalah prioritas utama untuk mencegah kesenjangan dan polarisasi di pedesaan. Semangat yang dibangun adalah komunalisme beranggotakan rumah tangga petani, bukan mereka yang bergabung dalam kelompok-kelompok pertanian yang “terkesan” siluman -proyek ada, kelompok ada.

Inti Pembangunan

Dengan demikian, meminjam istilah Friedmann, mazhab yang dimaksud adalah empowerment. Mazhab empowerment menjadikan suasana petani yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, regional, negara, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Untuk itu, mazhab empowerment dalam pembangunan pertanian tidak ditempatkan sebagai aktivitas pendukung, yang umumnya dilakukan hari ini, bahkan sebaliknya menjadi inti pembangunan pertanian.

Pempraksisan mazhab ini akan berimplikasi pada beberapa hal. Pertama, peningkatan produksi melalui peningkatan kesejahteraan petani. Mengingat nilai yang dibangun oleh mazhab empowerment adalah komunalisme, maka konteks pembangunan pertanian senantiasa merujuk pada basis lokalistik. Peningkatan produksi pertanian selalu didahului oleh pemetaan kapasitas sumber daya. Oleh karena itu, mazhab ini meniadakan anggapan adanya produksi massal untuk komoditas tertentu disebabkan setiap daerah mempunyai karakteristik sosio-ekologi yang berbeda-beda. Basis peningkatan produksi pertanian diberikan sepenuhnya kepada para petani di daerah sesuai dengan konteks sosio-ekologis. Jika ini diterapkan, maka kesejahteraan petani dengan sendirinya meningkat dan kemiskinan berkurang.

Kedua, tumbuhnya demokrasi di tingkat lokal. Memberikan ruang sepenuhnya kepada petani memilih komoditas pertanian yang akan diproduksi berarti mendorong terciptanya diversifikasi produk pertanian. Tidak hanya itu, kearifan lokal sebagai institusi lokal yang pernah ada dan dimikili oleh petani akan kembali hidup sebagai “arena baru” bagi para petani. Inilah wujud konkret kontribusi pertanian dalam mendorong tumbuhnya demokrasi di tingkat lokal.

Ketiga, terwujudnya kedaulatan pangan. Keinginan seluruh komponen bangsa untuk berdaulat dalam pangan sangat dimungkinkan bilamana kepada petani diberikan ruang sepenuhnya untuk mendefinisikan posisinya dan menentukan komoditas yang akan diproduksinya. Pihak pemerintah, LSM, dan organisasi sejenis berperan sebatas fasilitator untuk membuka akses pada teknologi, modal, dan informasi kepada petani. Bahkan, dapat merumuskan secara bersama-sama definisi pasar yang menciptakan keadilan bagi petani kita.

Tags : jabon, kayu, jabon, bibit, jabon, kayu jati, jabon, pohon, sengon, jabon, albasia, jabon, pohon, jabon

Dipublikasi di Uncategorized | Tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar